Skip navigation

Kabupaten Morowali yang lahir berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 1999, menjadi ajang persiteruan politik selama 6 tahun terakhir ini, terutama terhadap penempatan ibukota kabupaten. Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Ibukota Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku”. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2), ibukota sementara ditetapkan di Kolonodale”. Ayat (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Kabupaten Morowali yang defenitif difungsikan.

Petikan di atas menunjukkan betapa tingginya pertarungan politis yang terjadi terhadap pemekaran Kabupaten Morowali sehingga DPR RI periode itu harus menyimpan “bom waktu” yang hingga kini masih aktif dan dapat meledak sewaktu waktu. Pemfungsian Bungku sebagai ibukota pada tanggal 2 Mei 2006 oleh Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi memang berjalan damai, tetapi pemfungsian itu sesungguhnya klimaks terhadap persiteruan selama ini. Masyarakat menginginkan penyelesaian dan niat baik ini diperlihatkan oleh masyarakat Kolonodale dan sekitarnya dengan dukungan terhadap pemfungsian Bungku, harapan bahwa setelah pemfungsian, pemekaran Kabupaten Morowali Utara menjadi prioritas utama pemerintah.

Sebelas bulan telah berlalu sejak difungsikannya ibukota defenitif Bungku, upaya pemekaran Kabupaten Morowali Utara berjalan timpang, timpang karena dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng (Gubernur) hingga saat ini belum ada. Segala persaratan telah diupayakan bahkan rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng untuk pemekaran Kabupaten Morowali Utara telah dikeluarkan.

Setelah pemfungsian Bungku sebagai Ibukota Kabupaten Morowali, sebagaimana amanat undang-undang, maka dengan sendirinya kontradiksi yang mencuat selama ini berlahan-lahan surut. Pemfungsian ini bagaimanapun banyak meninggalkan pertanyaan, setelah ini bagaimana dengan Kolonodale yang pernah menjadi ibukota sementara Kabupaten Morowali (bahkan setelah kemerdekaan juga menjadi pusat pemerintahan). Wajarkah jika kemudian daerah yang sudah dibangun dengan fasilitas perkantoran yang lengkap dan disiapkan sebagai kota tiba-tiba menjadi kecamatan, bagaimana kondisi psikologis masyarakatnya. Ibaratnya semua pertanyaan ini merupakan api dalam sekam, yang membutuhkan penyelesaian dan perhatian serius dari pemerintah.

Perjuangan pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua kabupaten adalah langkah konkrit yang telah diupayakan semenjak tahun 2002, perubahan peta politik pusat maupun lokal mengakibatkan terkatung-katungnya upaya ini.

Pada dasarnya pemekaran Kabupaten Morowali Utara tidak bisa dipandang semata-mata dari sudut sejarah tentang kultur atau adanya hegemoni Mori – Bungku seperti apa yang disebutkan Kruyt (1938) dalam Het Rijk Mori. Tetapi harus dilihat dari segi fungsi pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Urgensi keberadaan Pemerintah Daerah menurut undang-undang ini adalah:

1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis.

2. Demokratisasi dan pendidikan politik.

3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta

efektivitas pelayanan masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

  1. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah.

Atas dasar tersebut dan demi menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang akhir-akhir ini, utamanya masyarakat Petasia, Lembo, Mori Atas, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato untuk merealisasikan pemekaran. Sudah saatnya wilayah Morowali Utara oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat untuk menjadikannya kabupaten tersendiri agar dapat mengatur rumah tangganya sesuai kewenangan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten ini mencakup Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato.

Mengenai penolakan sebagian masyarakat Bungku terhadap masuknya Kec. Bungku Utara dan Mamosalato kedalam wilayah Morowali Utara, seharusnya ditelaah dengan bijak. Klaim wilayah atas dasar oral historis seyogyanya ditepis dan lebih mengedepankan fungsi pendekatan pelayanan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat. Kurang logis dan tidak efektif bila kemudian masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato harus melewati Kolonodale (Kec. Petasia) jika menuju ke Bungku Tengah dengan jarak tempuh antara 209 – 262 Km. Sementara jarak antara Bungku Utara dan Mamosalato dengan Kolonodale sebagai calon ibukota Morowali Utara hanya 94 – 147 Km.

Sejak ditetapkannya sebagai kabupaten pemekaran dari Poso, persiteruan penempatan ibukota Kabupaten Morowali mulai ditabuh. Sesungguhnya jauh sebelumnya elitik politik telah memulainya dengan pro-kontra, yang berujung dengan keluarnya UU No. 51 Tahun 1999. UU ini serta merta tidak menyelesaikan persoalan, bahkan secara yuridis melembagakan konflik penetapan ibukota Kabupaten Morowali hingga sekarang.
Menjelang 5 tahun seusai pemekaran dan 2 tahun defenitifnya pemerintahan Kab. Morowali, agenda penetapan ibukotalah yang menjadi issu santer yang tiada habisnya dan menguras perhatian masyarakat. Disatu sisi “masyarakat” melalui kelompok Bungku dengan berdasar pada UU meminta pengfungsian ibukota defenitif di Bungku. Sementara disisi lain “masyarakat” Kolonedale tanpa mau kalah dengan gigih mempertahankan ibukota yang juga dianggap dilegitimasi oleh UU.
Bagi kita, masyarakat awam pasti sudah bisa menebak apabila dua kelompok yang masing-masing mengatasnamakan rakyat bersikukuh dengan pendapatnya sendiri-sendiri maka yang muncul adalah arogansi tanpa menelaah keseluruhan aturan-aturan yang digunakan. Manusia memang memiliki ego yang tinggi dan itulah yang membedakannya dengan infra human, segala legalitas diajukan demi menyokong kebenaran yang sesungguhnya absurt. Ironisnya lagi persiteruan ini mengatasnamakan masyarakat, benarkah masyarakat kita sedemikian naifnya menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk penempatan ibukota yang secara pragmastis bagi sebagian masyarakat tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi kelangsungannya? Atau masyarakat kita memang sudah memiliki kesadaran egaliter yang tinggi dan akan berujung pada paham etnisitas yang mengkhawatirkan?
Segudang persoalan yang diakibatkan oleh UU No. 51 tahun 1999 memang manjadi tanya yang tidak berarti, tidak berarti karena ini adalah produk “bom waktu” dari DPR orde baru, dan lebih tidak berarti karena sebagian kita menutup hati untuk mengambil sisi penyelesaiannya. Tulisan ini tidaklah bermaksud mengungkit masa lalu, namun aspek historislah yang menyebabkan UU ini ambigu dan karenanya yang paling bertanggungjawab adalah DPR dan pemerintah pusat.

Pemekaran: Sebuah Janji
Konon revisi UU otonomi daerah yang baru telah mengisyaratkan betapa berat dan susahnya pemekaran kabupaten, sehingga tidak lagi seperti dulu dimana euforia otonomi daerah menyebabkan menjamurnya provinsi dan kabupaten baru. Kata seorang teman penulis dari Padang, sesungguhnya pemekaran hanya menghamburkan uang rakyat saja, karena dengan pemekaran berarti menggaji baru lagi seorang bupati, sekda, kepala-kepala dinas, DPRD dan segala tetek bengeknya. Dikatakannya lagi, baguslah kalau kabupaten itu memiliki PAD yang tinggi kalau tidak, masa uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana harus dialihkan untuk pemekaran?
Dari kacamata efesiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan kelihatannya memang argumen ini benar, tetapi untuk kondisi Kab. Morowali hal ini tentu memiliki pengecualian. Dana bisa saja menjadi faktor penunjang, tetapi ketentraman dan kepastian hukumlah yang menjadi number one. Kondisi pemerintahan yang serba dualisme dan faktor historis serta psikologis merupakan realitas yang harus dipahami. Mau tidak mau, senang atau tidak senang pemekaranlah yang menjadi solusi terbaik. Masyarakat Morowali sebagian besar tentunya menyokong penyelesaian ini, Pemdalah yang harus proaktif untuk menggolkan usaha ini dan sudah sepantasnya bila masyarakat tidak lagi memposisikan diri sebagai martir
Upaya penyelesaian penempatan ibukota Kab. Morowali dalam bentuk pemekaran bukanlah usaha yang baru, beberapa tahun yang lalu ide ini telah menjadi wacana umum. Pemda sendiri telah melakukan lobby, pendelegasian sampai pada pengerahan massa ke Palu dan Jakarta. Akhir tahun 2004 menjadi penantian yang panjang, kabar angin yang menyebutkan bahwa pemekaran tinggal lagi selangkah menjadi mental dengan direkomendasikannya masalah Morowali ke DPR baru. Ini berarti lobby politik dan segala macamnya harus dimulai awal lagi!
Sesungguhnya dalam proses pemekaran ini informasi secara transparan oleh Pemda Morowali jarang dilakukan—untuk tidak menyebutnya tidak ada. Sehingga kalangan masyarakat sendiri hanya memperoleh informasi dari mulut ke mulut, wajarlah jika kemudian muncul berbagai pertanyaan dan kritik seputar proses pemekaran itu. Mulai dari budget yang dialokasikan, proses yang berlarut-larut, ketegangan DPRD dan eksekutif, terlibatnya pihak-pihak ke tiga sampai pada persoalan klasik “persiteruan Aminuddin Ponulele dan Andi Muhammad”, tetapi masa kok persiteruan ini harus mengorbankan kepentingan rakyat?
Belum lagi tarik menarik tentang wilayah mana yang akan dimekarkan, apakah akan mengikuti Bungku sebagai “de jure” atau Kolonedale sebagai “de facto”. Diperlukan kebesaran hati dalam melihat persoalan ini dan bukan semata-mata melihatnya dari sisi hukum tetapi harus mengikut sertakan human-culture. Jika semua pihak tetap pada pendirian masing-masing maka upaya pemekaran sebagai satu-satunya solusi akan mentah kembali. Apakah salah jika kemudian yang dimekarkan adalah Bungku atau sebaliknya Kolonedale yang dimekarkan. Terpenting adalah subtantif masalah bukan soalan teknis, karena kedua-duanya hanya membutuhkan legalitas de facto dan de jure. Hanya saja dalam menangani masalah ini, pemerintah pusat harus membuat limitasi yang cepat, kalau perlu sehari kedua-duanya harus dilegalisasi. Serta DPR RI dan Pemda Morowali tidak lagi melihat bahwa pemekaran adalah sebuah komoditas politik yang penanganannya harus berlarut-larut.
Desas desus terakhir menyebutkan bahwa DPR RI periode 2004-2009 melalui komisi II telah merespon pemekaran dan mengagendakan akan memanggil Mendagri, Gubernur, Bupati, dan DPRD Kab. Morowali. Jika demikian sudah sepantasnya kalau seluruh komponen masyarakat Morowali mendukung upaya ini tanpa melihat kelompok atau golongan tertentu. Sinergitas ini harus terbangun bersama-sama antara masyarakat dengan pemda, pemda dengan DPRD, bupati dengan gubernur, pemda dengan pemerintah pusat serta unsur-unsur lainnya. Jangan lagi menggunakan arogansi politik, interes pribadi, golongan ataupun kepentingan lain dalam melihat upaya penyelesaian penempatan ibukota Morowali. (By: T.L. Wolman, Penulis menetap dan tinggal di Morowali).

Sahabat, handai taulan siapapun Anda yang peduli dengan Morowali Utara..

Mari bergabung tuliskan pendapat Anda sebagai kontribusi kita untuk perencanaan pembangunan ke depan. Tidak ada kata terlambat jika kita mau memulainya sekarang, tidak ada kata tidak mungkin kalau kita mau berubah.

Salam boto-boto

Pada idi, pada mua; Pepae kompo me asa kita

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.